Jumat, 25 November 2011
Rabu, 15 September 2010
Teori Bandit Kampus
Dalam suatu Negara terdapat yang namanya APBN sebagai barang public yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, begitu pula di suatu universitas yang merupakan lembaga yang memiliki pendapatan dari para mahasiswa.
Anggaran adalah suatu barang public yang menjadi obyek pertukaran atau kontrak antara birokrat rektorat dan mahasiswa, sehingga suatu anggaran harus ada implementasi kongkrit yang lebih mengedepankan aspek pembangunan intelektual mahasiswa sebagai katalisator perubahan.
Anggaran pendapatan dan belanja suatu universitas selayaknya digunakan untuk kemanfaatan public seluas mungkin, bukan untuk memakmurkan birokrat dan elit BEM saja.
Fakta dilapangan mengatakan banyak sekali distorsi proses politik dalam kebijakan anggaran, dimana kebijakan anggaran yang seharusnya dilaporkan secara tranparan dan akuntabel, berubah menjadi proses politik yang tertutup dibawah tanah.
Wajar saja apabila saat ini mahasiswa menjadi apatis terhadap pemira. Pemilu raya terkesan hanya menjadi sandiwara kampus yang skenarionya memang sudah ada. Mahasiswa tidak lagi merasakan hasil dari suatu pemerintahan, yang seharusnya mendapatkan pelayanan maksimal dari para pejabat kampus.
Ketidak percayaan ini muncul akibat banyaknya para pemimpin yang tidak amanah menjalankan pemerintahan yang seharusnya anggaran sebagai barang pubik bukan untuk program balik modal ataupun untuk memperkaya diri sendiri dan koleganya ataupun golongan tertentu. tetapi anggaran itu untuk kesejahtraan intelektualitas mahasiswa.
Banyak kepentingan yang masuk dalam politik kampus baik kepentingan pribadi maupun golongan, hingga misionarispun terjebak dalam pasar gelap politik bawah tanah tersebut. Dimana pelaku dan actor politik termasuk seluruh stakeholders berharap akan terus dapat bermain dalam system kekuasaan yang akan terbentuk.
Kita melihat dalam system pemerintahan mahasiswa ada yang terpilih hanya bermodal populis dan nekat saja, tetapi tidak mempunyai kredibilitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin dan tidak tau apa yang seharusnya dilakukan saat menjabat nanti. Sementara dalam proses pemilihannya diperlukan karcis yang mahal pada setiap pemilu dilangsungkan.
Kita sadar bahwa berdemokrasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kita sabar dan menyadari bahwa demokrasi tidak cukup dengan dua, tiga atau empat kali pemilu raya tetapi masih perlu berapa putaran pemilu lagikah untuk mendewasakan kita berdemokrasi, empat kah atau sepuluh presiden lagikah?.
Kita perlu menyadari bahwa kita sekarng hidup dizaman teknologi komunikasi yang bisa mempercepat proses pendewasaan berdemokrasi, maka pentinglah bagi kita untuk lebih mencermati segala kebijakan yang berkaitan dengan public.
Dalam anggaran biasanya mahasiswa tidak lebih hanya mendapatkan 15% untuk peningkatan intelektualitas dari total pendapatan universitas, sedang dekanat dan rektorat selalu bingung menghabiskan dana yang tersisa di akhir tahun anggaran.
Proyek proyek yang sifatnya membangun intelektualitas dan moral mahasiswa selayaknya harus lebih diutamakan mengingat pentingnya peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk kemajuan suatu bangsa.
Para pengambil kebijakan hanya menggali dana dari mahasiswa kemudian ditumpuk dan seharusnya dikeluarkan untuk membangun tingkat peradaban malah menjadi ajang rebutan proyek para elit penguasa.
Untuk menjadiakan Universitas maju maka harus ada monitoring, observasi, investigasi dan evaluasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat kampus. Dalam hal ini mahasiswa harus mengambil peranan untuk mengkritisi setiap keputusan keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa.
Kekuasaan yang memaksa sangat terkait dengan kepentingan pribadi dari pihak pihak yang memegang kekuasaan. Kekuasaan seperti ini tidak bisa lepas dari control terhadap mahasiswa sebagai sumber pendapatan daya ekonomi dan kesejahtraan, cara penguasa dan cara memilikinya dengan menggunakan hukum rimba kekuasaan seperti metafora criminal dari bandit menjadi koboy.
Jika penguasa (presiden) bertingkah seperti bandit maka transisi menuju demokrasi akan sulit dijalankan. Lambat laun akan muncul metamorfosa bandit yang lebih rasional dengan pandangn yang lebih jauh dan komprehensip cendrung membangun tatanan system yang akan mengekalkan kekuasaan sang penguasa.
Anggaran adalah suatu barang public yang menjadi obyek pertukaran atau kontrak antara birokrat rektorat dan mahasiswa, sehingga suatu anggaran harus ada implementasi kongkrit yang lebih mengedepankan aspek pembangunan intelektual mahasiswa sebagai katalisator perubahan.
Anggaran pendapatan dan belanja suatu universitas selayaknya digunakan untuk kemanfaatan public seluas mungkin, bukan untuk memakmurkan birokrat dan elit BEM saja.
Fakta dilapangan mengatakan banyak sekali distorsi proses politik dalam kebijakan anggaran, dimana kebijakan anggaran yang seharusnya dilaporkan secara tranparan dan akuntabel, berubah menjadi proses politik yang tertutup dibawah tanah.
Wajar saja apabila saat ini mahasiswa menjadi apatis terhadap pemira. Pemilu raya terkesan hanya menjadi sandiwara kampus yang skenarionya memang sudah ada. Mahasiswa tidak lagi merasakan hasil dari suatu pemerintahan, yang seharusnya mendapatkan pelayanan maksimal dari para pejabat kampus.
Ketidak percayaan ini muncul akibat banyaknya para pemimpin yang tidak amanah menjalankan pemerintahan yang seharusnya anggaran sebagai barang pubik bukan untuk program balik modal ataupun untuk memperkaya diri sendiri dan koleganya ataupun golongan tertentu. tetapi anggaran itu untuk kesejahtraan intelektualitas mahasiswa.
Banyak kepentingan yang masuk dalam politik kampus baik kepentingan pribadi maupun golongan, hingga misionarispun terjebak dalam pasar gelap politik bawah tanah tersebut. Dimana pelaku dan actor politik termasuk seluruh stakeholders berharap akan terus dapat bermain dalam system kekuasaan yang akan terbentuk.
Kita melihat dalam system pemerintahan mahasiswa ada yang terpilih hanya bermodal populis dan nekat saja, tetapi tidak mempunyai kredibilitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin dan tidak tau apa yang seharusnya dilakukan saat menjabat nanti. Sementara dalam proses pemilihannya diperlukan karcis yang mahal pada setiap pemilu dilangsungkan.
Kita sadar bahwa berdemokrasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kita sabar dan menyadari bahwa demokrasi tidak cukup dengan dua, tiga atau empat kali pemilu raya tetapi masih perlu berapa putaran pemilu lagikah untuk mendewasakan kita berdemokrasi, empat kah atau sepuluh presiden lagikah?.
Kita perlu menyadari bahwa kita sekarng hidup dizaman teknologi komunikasi yang bisa mempercepat proses pendewasaan berdemokrasi, maka pentinglah bagi kita untuk lebih mencermati segala kebijakan yang berkaitan dengan public.
Dalam anggaran biasanya mahasiswa tidak lebih hanya mendapatkan 15% untuk peningkatan intelektualitas dari total pendapatan universitas, sedang dekanat dan rektorat selalu bingung menghabiskan dana yang tersisa di akhir tahun anggaran.
Proyek proyek yang sifatnya membangun intelektualitas dan moral mahasiswa selayaknya harus lebih diutamakan mengingat pentingnya peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk kemajuan suatu bangsa.
Para pengambil kebijakan hanya menggali dana dari mahasiswa kemudian ditumpuk dan seharusnya dikeluarkan untuk membangun tingkat peradaban malah menjadi ajang rebutan proyek para elit penguasa.
Untuk menjadiakan Universitas maju maka harus ada monitoring, observasi, investigasi dan evaluasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat kampus. Dalam hal ini mahasiswa harus mengambil peranan untuk mengkritisi setiap keputusan keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa.
Kekuasaan yang memaksa sangat terkait dengan kepentingan pribadi dari pihak pihak yang memegang kekuasaan. Kekuasaan seperti ini tidak bisa lepas dari control terhadap mahasiswa sebagai sumber pendapatan daya ekonomi dan kesejahtraan, cara penguasa dan cara memilikinya dengan menggunakan hukum rimba kekuasaan seperti metafora criminal dari bandit menjadi koboy.
Jika penguasa (presiden) bertingkah seperti bandit maka transisi menuju demokrasi akan sulit dijalankan. Lambat laun akan muncul metamorfosa bandit yang lebih rasional dengan pandangn yang lebih jauh dan komprehensip cendrung membangun tatanan system yang akan mengekalkan kekuasaan sang penguasa.
Langganan:
Postingan (Atom)